Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang mendalami kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyatakan bahwa tim teknis DJP saat ini tengah melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran data yang beredar.
Dugaan kebocoran data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forum.
Dalam postingan di akun X @secgron, Teguh menyebutkan bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang bocor juga mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya.
Harga jual seluruh data tersebut dibanderol sebesar Rp150 juta.
Dalam cuitan yang sama, Teguh mengungkapkan bahwa data yang bocor termasuk milik Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep.
Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
