Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersiap melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) untuk balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Setiap satuan wilayah pelaksana program direncanakan akan mengelola dana berkisar Rp7-10 miliar.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, besaran anggaran disesuaikan dengan jumlah penerima di setiap wilayah serta kondisi lokal, termasuk tingkat kemahalan bahan baku pangan.
Dari total anggaran, sekitar 85% akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan, sedangkan 10,5% lainnya akan digunakan untuk membayar tenaga kerja lokal seperti juru masak.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 30 ribu satuan wilayah pelaksana MBG di seluruh Indonesia.
Setiap satuan wilayah akan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dengan cakupan radius 6 kilometer. “Begitu satuan pelayanan berdiri, data penerima akan diperbarui secara real-time,” ujar Dadan.
Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya mengandalkan dana pemerintah.
Badan Gizi Nasional akan menggandeng kementerian terkait, lembaga negara, koperasi, yayasan, dan UMKM untuk mendukung operasional program.
Saat ini, pendataan penerima manfaat sedang dilakukan, dengan data anak usia sekolah diambil dari Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, data untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dikumpulkan secara manual di masing-masing wilayah.
Dadan menambahkan, jumlah ibu hamil di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang per tahun, yang kemudian menjadi ibu menyusui dan balita.
Oleh karena itu, pendataan yang akurat dan tepat waktu menjadi kunci keberhasilan program ini.
