dottcom.id – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai mengkaji kebijakan WFH ASN Batang Hari yang direncanakan berlaku pada April 2026. Skema ini memberi ruang bagi aparatur untuk bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat, namun implementasinya masih menunggu kesiapan daerah.
Rencana kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mendorong pola kerja yang lebih fleksibel sekaligus berorientasi pada hasil kinerja.
Bupati Batang Hari Mhd Fadhil Arief memastikan pemerintah daerah tidak akan serta-merta menerapkan kebijakan tersebut tanpa kajian. Pemkab masih menyusun langkah teknis sebagai turunan kebijakan pusat agar sesuai dengan kondisi daerah.
“Kini Pemkab Batang Hari tengah membuat turunan dari pemerintah pusat Kemendagri untuk diterapkan di lingkungan Pemkab Batang Hari,” kata Bupati Batang Hari Mhd Fadhil Arief, Jumat 3 April 2026.
Meski mengikuti arah kebijakan nasional, Fadhil menyoroti tantangan utama dalam penerapan kebijakan WFH ASN Batang Hari, terutama soal budaya kerja. Menurut Fadhil, pola kerja dari rumah belum menjadi kebiasaan di lingkungan ASN setempat.
“Kita tunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat. Soalnya di Batang Hari orang kita belum terbiasa bekerja dari rumah,” kata Mhd. Fadhil Arief.
Fadhil juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan jika tidak diawasi dengan ketat. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan sistem ini tetap menjaga disiplin dan produktivitas pegawai.
“Kita masih mencoba bagaimana niat WFH ini betul-betul berjalan dengan baik. Niatnya Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan ini supaya terjadi efisiensi anggaran, dan efisiensi bahan bakar akibat mobilitas yang berkurang,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Batang Hari menghadapi tuntutan menjaga kualitas pelayanan publik. Sektor vital seperti puskesmas, rumah sakit, hingga kantor kecamatan harus tetap berjalan optimal, meskipun sebagian ASN menjalankan kerja dari rumah.
Keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kualitas layanan menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini. Pemkab Batang Hari menegaskan pengawasan kinerja akan menjadi kunci jika kebijakan tersebut resmi diterapkan.
