dottcom.id – Kenaikan harga Pertalite 2026 kembali mengemuka di tengah tekanan berat terhadap anggaran negara. Harga yang saat ini berada di Rp10.000 per liter diperkirakan bisa terdorong naik hingga Rp11.500 per liter, mengikuti lonjakan harga minyak dunia.
Isu ini bukan sekadar spekulasi. Tekanan terhadap APBN mulai terasa, terutama dari sisi subsidi energi yang terus membengkak seiring naiknya harga minyak global.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, melihat penyesuaian harga sebagai opsi yang sulit dihindari. Menurutnya, dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, ikut mendorong kenaikan harga minyak yang berdampak langsung ke dalam negeri.
“Jika tidak disesuaikan, kompensasi energi akan membengkak dan berisiko memperlebar defisit APBN,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN membawa konsekuensi besar. Beban fiskal bisa bertambah hingga Rp6,5 triliun–Rp6,8 triliun per tahun hanya dari selisih 1 dolar AS.
Skema subsidi Pertalite selama ini membuat selisih harga pasar dan harga jual harus ditutup negara melalui kompensasi kepada Pertamina. Ketika harga minyak global naik, beban itu otomatis ikut melonjak—dan dalam skala besar.
Di titik ini, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak nyaman. Menambah utang untuk mempertahankan subsidi, atau menaikkan harga BBM di dalam negeri dengan segala konsekuensinya.
Sinyal tekanan sebenarnya sudah terlihat. Di tengah harga minyak dunia yang menembus USD100 per barel, pemerintah mulai menerapkan langkah penghematan, termasuk kebijakan work from home (WFH) satu hari per pekan untuk menekan konsumsi BBM.
Langkah tersebut menunjukkan ruang fiskal tidak lagi longgar.
Fabby menilai, penyesuaian harga bukan hanya soal menjaga kesehatan APBN, tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi energi agar lebih efisien.
Namun di sisi lain, dampaknya tidak bisa dianggap ringan. Kenaikan harga Pertalite berpotensi langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang masih bergantung pada BBM subsidi.
“Penyesuaian harga bisa dilakukan, tetapi harus diikuti perlindungan bagi kelompok rentan agar dampaknya tidak meluas,” tegas Fabby.
Risiko juga tidak berhenti di BBM subsidi. Untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax, harga sangat dipengaruhi fluktuasi global. Kenaikan pada awal April 2026 dinilai sangat mungkin terjadi.
Situasi ini menempatkan sektor energi nasional dalam posisi yang tidak sederhana. Keputusan pemerintah ke depan akan menentukan arah: menjaga stabilitas fiskal atau mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global yang belum mereda.
