dottcom.id – Pemerintah Kota Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (16/03/2026). Forum yang dibuka langsung Wali Kota Jambi, Maulana, itu menjadi ruang penyelarasan arah pembangunan kota, mulai dari penguatan sumber daya manusia, infrastruktur penunjang ekonomi, pelayanan publik yang inklusif, hingga lingkungan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Maulana menegaskan Musrenbang merupakan tahapan penting untuk menyatukan kebutuhan masyarakat dengan agenda pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong yang turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jambi.
Mengusung tema “Mengoptimalkan Pertumbuhan Melalui SDM Berkualitas, Infrastruktur yang Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Inklusif, serta Lingkungan Berkelanjutan”, Musrenbang RKPD 2027 dihadiri sekitar 300 peserta. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, legislatif, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Maulana dalam pemaparannya menyoroti langkah pemerintah kota menjaga perputaran ekonomi menjelang Idul Fitri, salah satunya melalui pencairan gaji, tunjangan hari raya, dan tambahan penghasilan aparatur serta tenaga harian lepas. Kebijakan itu disebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Menjelang Lebaran kita membayarkan gaji PNS dan ASN tiga kali sekaligus, termasuk tambahan untuk sekitar 1.300 PHL. Dengan peredaran uang yang mencapai hampir Rp75 miliar, ekonomi kota menjadi hidup, toko-toko ramai, bahkan lalu lintas meningkat. Ini menunjukkan daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi bergerak,” ujar Maulana.
Selain menjaga daya beli masyarakat, Pemkot Jambi juga mengklaim inflasi daerah tetap terkendali. Angka inflasi Kota Jambi saat ini disebut berada pada level 0,34 persen, ditopang intervensi pangan murah dan penyaluran bantuan sembako kepada warga.
Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan dukungan pemerintah terhadap stabilitas pasokan kebutuhan pokok melalui berbagai program. Sebanyak 4.000 paket sembako disubsidi pemerintah, 80.000 paket berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan, dan 50.123 paket tambahan disiapkan untuk disalurkan hingga menjelang Lebaran.
Di sisi lain, Maulana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 mencapai 5,13 persen. Angka itu disebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,93 persen maupun rata-rata nasional. Pemerintah kota pun menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,75 persen pada 2027.
“Kedepan kita menargetkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2027 bisa meningkat hingga 5,75 persen,” jelasnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemkot Jambi menempatkan perbaikan jalan kota sebagai fokus utama pada 2026. Menurut Maulana, masukan DPRD menjadi salah satu pijakan penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
“Masukan dari Ketua DPRD tadi mewakili masyarakat tentu sangat penting. Fokus kita di tahun 2026 ini adalah memperbaiki kualitas jalan yang berstatus jalan kota. Ini akan kita perjuangkan secara maksimal, kemudian pada tahun 2027 dilanjutkan dengan program-program yang belum sempat tertangani,” jelas Maulana.
Program prioritas lain yang disiapkan adalah Kampung Terang untuk memperkuat penerangan kawasan permukiman. Program itu akan dimulai bertahap di dua hingga tiga kecamatan sebelum diperluas ke seluruh wilayah Kota Jambi.
Dalam bidang kebersihan, Pemkot Jambi memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Operasi Pemberantasan Buang Sampah yang telah berjalan di 1.583 RT. Skema itu dijalankan dengan pengangkutan sampah berbasis bentor agar pengelolaan sampah tidak lagi bergantung pada pembuangan ke luar wilayah.
Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan armada baru berbasis digital untuk memperkuat layanan persampahan. Sebanyak 20 unit mobil pengangkut sampah direncanakan mulai beroperasi bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Jambi, sementara pabrik pengolahan sampah ditargetkan beroperasi sekitar Juni atau Juli 2026.
“InsyaAllah sekitar bulan Juni atau Juli pabrik pengolahan sampah kita sudah bisa beroperasi. Setelah itu baru penegakan aturan kita lakukan secara lebih tegas,” kata Maulana.
Pemerintah kota juga menegaskan akan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan kebersihan, termasuk denda hingga Rp20 juta bagi pihak yang membuang sampah sembarangan sesuai ketentuan peraturan daerah.
Dari sisi keamanan dan ketertiban, penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui pemasangan CCTV di sejumlah kawasan yang terintegrasi dengan program Kampung Bahagia. Sementara untuk 2027, salah satu fokus baru yang mulai disiapkan adalah pengembangan kampung wisata berbasis RT.
Setiap RT nantinya didorong menggali potensi wisata lokal, mulai dari kuliner, fesyen, budaya, hingga kreativitas warga. Maulana menilai langkah itu penting agar Kota Jambi tidak hanya menjadi daerah lintasan ketika jalan tol selesai dibangun, tetapi juga berkembang sebagai tujuan wisata.
“Ketika tol nanti selesai, kita ingin Kota Jambi tidak hanya menjadi daerah yang dilewati, tetapi menjadi tujuan wisata. Karena itu kita siapkan titik-titik pengembangan wisata dari sekarang,” ujarnya.
Selain kampung wisata, pemerintah juga terus mendorong 10 program strategis pembangunan kota, antara lain pengembangan kawasan Kota Tua, penataan parkir, pembangunan aviary bird park, pengembangan kawasan hutan Muhammad Sabki, pembangunan ruang terbuka hijau baru, hingga penguatan infrastruktur publik lainnya.
Di sektor perdagangan, Pemkot Jambi tengah mengusulkan revitalisasi Pasar Talang Banjar dan Pasar Talang Gulo ke pemerintah pusat. Kedua pasar itu dinilai sudah tidak layak karena sempit, padat, dan memicu kemacetan.
“Revitalisasi dua pasar ini sudah kita usulkan ke kementerian. Kita juga sudah menjemput program dari pemerintah pusat dengan dukungan DPRD. Mudah-mudahan ada dukungan anggaran dari pusat, jika tidak maka akan kita upayakan melalui APBD,” tambahnya.
Sekretaris Bapperida Kota Jambi, M. Zaki Hasan, dalam laporannya menjelaskan penyusunan RKPD 2027 telah dimulai sejak Desember 2025 melalui penjaringan aspirasi di tingkat kelurahan. Proses itu menghasilkan 4.615 usulan pembangunan dari masyarakat.
Di saat yang sama, seluruh anggota DPRD Kota Jambi juga telah memasukkan pokok-pokok pikiran melalui sistem SIPD RI dengan total 1.407 usulan pembangunan. Forum Musrenbang ini ditujukan untuk menyepakati fokus pembangunan Kota Jambi 2027, menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan RPJMD 2025–2029, serta memperkuat kolaborasi multipihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Jambi juga mendeklarasikan penguatan budaya inovasi pemerintahan melalui komitmen “One Agency One Innovation”. Komitmen itu diarahkan agar setiap perangkat daerah mampu menghadirkan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Musrenbang RKPD 2027 turut dihadiri Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, unsur Forkopimda Kota Jambi, perwakilan Bank Indonesia dan OJK Provinsi Jambi, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Jambi Mulyadi, kepala perangkat daerah, camat se-Kota Jambi, Forum Ketua RT Kota Jambi, akademisi, pimpinan BUMD, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
