dottcom.id – Dorongan pemerintah agar perusahaan menerapkan WFH satu hari dalam sepekan langsung memicu respons dari kalangan pengusaha. Alih-alih menolak, dunia usaha justru memberi catatan keras: kebijakan ini tidak bisa dijalankan secara seragam dan harus benar-benar dihitung dampaknya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menegaskan bahwa WFH sektor swasta selektif menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berujung pada gangguan operasional. Menurutnya, perusahaan membutuhkan ruang untuk menyesuaikan penerapan dengan kebutuhan masing-masing.
“Apindo memandang bahwa kebijakan ini sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang selektif dan terukur, dengan ruang adaptasi di tingkat perusahaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Implementasi kebijakan harus memastikan tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Shinta kepada detikcom, Rabu (1/4/2026).
Sorotan utama datang dari sektor-sektor yang tidak bisa lepas dari kehadiran fisik tenaga kerja. Industri padat karya hingga sektor berbasis ekspor dinilai tetap harus menjaga ritme produksi agar tidak terganggu. Dalam konteks ini, WFH hanya realistis diterapkan pada fungsi back office yang tidak bersentuhan langsung dengan operasional lapangan.
Di sisi lain, dunia usaha memahami latar belakang kebijakan tersebut. Pemerintah dinilai sedang mencoba mengantisipasi tekanan global, terutama terkait potensi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi bahan bakar.
“Dari perspektif dunia usaha, langkah ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sense of crisis sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang masih volatil, termasuk potensi gangguan pasokan energi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang,” jelas Shinta.
Namun, implementasi di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter setiap sektor menjadi penentu utama apakah kebijakan ini bisa berjalan tanpa mengganggu produktivitas. Sektor berbasis administrasi dinilai lebih siap, sementara sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga industri makanan dan minuman memiliki keterbatasan besar untuk menerapkan kerja jarak jauh.
Kondisi tersebut diperparah dengan kesiapan infrastruktur yang belum merata. Perusahaan besar di perkotaan relatif lebih siap, tetapi banyak pelaku usaha lain masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem digital.
Selain itu, efisiensi biaya yang sering dikaitkan dengan WFH juga tidak sepenuhnya berlaku. Pengurangan biaya operasional kantor bisa terjadi, tetapi di sisi lain perusahaan harus menambah investasi pada teknologi, konektivitas, dan sistem pendukung kerja jarak jauh.
“Dengan demikian, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan,” tutup Shinta.
