dottcom.id – Kenaikan biaya haji 2026 mulai terlihat seiring lonjakan harga avtur global. Tekanan ini diperparah risiko konflik dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Situasi geopolitik memaksa maskapai mengubah jalur penerbangan. Rute alternatif dipilih untuk menghindari wilayah konflik internasional.
“Untuk itu, Garuda Indonesia menggunakan rute alternatif yang menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam. Serta peningkatan konsumsi avtur hingga 12 ribu ton,” ujar Irfan.
Perubahan rute berdampak langsung pada biaya operasional penerbangan. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah.
Usulan tersebut didasarkan pada asumsi harga avtur 116 dolar AS per liter. Kenaikan ini menjadi salah satu faktor utama lonjakan biaya.
Di sisi lain, Saudi Airlines juga mengajukan penyesuaian tarif. Maskapai itu mengusulkan tambahan sebesar USD480 per jemaah.
Perhitungan dilakukan dengan asumsi harga avtur mencapai USD137,4 per liter. Angka ini lebih tinggi dibandingkan skenario sebelumnya.
Dalam kondisi tanpa perubahan rute, biaya haji diperkirakan naik signifikan. Rata-rata biaya bisa mencapai Rp46,9 juta per jemaah.
Kenaikan tersebut setara dengan peningkatan sekitar 39,85 persen. Angka ini menunjukkan tekanan biaya yang cukup besar.
Jika rute penerbangan dialihkan, biaya akan melonjak lebih tinggi. Estimasi biaya mencapai sekitar Rp50,8 juta per jemaah.
Lonjakan ini setara dengan kenaikan hingga 51,48 persen. Dampaknya menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan.
“Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks. Karena itu, perlu penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” katanya.
Pemerintah menilai tekanan global semakin sulit dikendalikan. Karena itu, langkah efisiensi dan koordinasi lintas sektor terus didorong.
Hingga kini, belum ada pernyataan force majeure dari maskapai. Pembahasan berbagai skema pembiayaan masih terus berlangsung.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi arahan khusus. Kenaikan biaya diupayakan tidak dibebankan kepada jemaah.
“Kami diminta menghitung kebutuhan riil anggaran yang diperlukan,” ucapnya.
