Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi antara Agustus hingga September 2025. Penambahan ini merupakan bagian dari tahap rintisan kedua setelah tahap awal yang telah menetapkan 100 lokasi.
Manfaatkan Gedung BLK Sebagai Lokasi Rintisan
Lokasi tambahan akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK), baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun milik pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar secara sementara. Skema ini bersifat pinjam pakai selama satu tahun, sebelum nantinya dipindahkan ke bangunan permanen.
Gagasan Langsung Presiden, Bukan Program Kemensos
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah inisiatif langsung Presiden Prabowo, bukan program Kemensos. Hal ini disampaikan saat Rakernas Forum Sekda Seluruh Indonesia Tahun 2025, di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6/2025).
Data Putus Sekolah Jadi Dasar Kebijakan
Program ini dilandasi oleh data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan angka anak putus sekolah masih tinggi. Sekitar 227 ribu anak usia SD, 499 ribu usia SMP, dan 3,4 juta usia SMA belum bersekolah. Penyebab utamanya adalah kendala ekonomi, bukan biaya sekolah itu sendiri.
Biaya Penunjang Jadi Hambatan Utama
Robben menyebutkan, meski sekolah di Indonesia gratis secara operasional, banyak anak tetap tidak bersekolah karena terbebani biaya penunjang, seperti seragam, transportasi, dan perlengkapan sekolah. Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat 76 persen keluarga menyatakan alasan ekonomi sebagai penyebab anak putus sekolah.
Perpres Nomor 8 Tahun 2025 Dorong Kolaborasi
Presiden menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Dalam perpres itu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan berkolaborasi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat Akan Dibangun Permanen
Sebanyak 100 lahan telah diusulkan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare. Pembangunan dimulai Agustus 2025. Modelnya mengadopsi sistem seperti SMA Taruna Nusantara, lengkap dengan jenjang SD, SMP, dan SMA serta fasilitas penuh yang dibiayai dari APBN.
Sekolah Berasrama dengan Kurikulum Karakter
Sekolah Rakyat akan berbasis boarding school. Kurikulumnya menggabungkan pendidikan nasional, penguatan karakter, dan pelatihan keterampilan. Literasi digital juga diberikan untuk mempersiapkan generasi emas 2045.
Tak Hanya Anak, Orang Tua Juga Diberdayakan
Program Sekolah Rakyat tak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga. Orang tua siswa akan diberikan program pelatihan ekonomi, dan rumah tidak layak huni mereka akan diperbaiki oleh pemerintah.
Pemerintah Daerah Diminta Aktif Terlibat
Robben menyebut sudah ada 357 provinsi, kabupaten, dan kota yang ikut serta dalam program ini. Namun masih ada pemerintah daerah yang belum bergabung. Ia mengimbau agar semua daerah segera ambil bagian demi masa depan generasi muda Indonesia.
