Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi tantangan publik terkait penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara.
Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi masalah selama waktunya memungkinkan serta lebih hemat dan efisien.
Banyak Pejabat Punya Pengalaman Naik Transportasi Umum
Bima Arya meyakini bahwa banyak pejabat yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan transportasi umum.
Ia menyebut istilah “anker” (anak kereta) dan “roker” (rombongan kereta) sebagai contoh bahwa transportasi umum bukanlah hal baru bagi sebagian pejabat.
Pernah Rutin Naik Bus dan Kereta Saat Menjadi Pengajar
Bima Arya menceritakan pengalamannya saat masih menjadi pengajar di salah satu kampus di Jakarta.
Ia sering menggunakan transportasi umum dari Kota Bogor ke Jakarta, baik dengan bus, Metro Mini, maupun kereta.
Sesekali Gunakan Transportasi Umum Saat Jadi Wali Kota Bogor
Ketika menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya juga sesekali memilih transportasi umum saat menghadiri kegiatan di Jakarta.
Menurutnya, hal ini bukan sesuatu yang asing baginya.
Efisiensi Waktu Jadi Faktor Penentu
Menurut Bima Arya, pejabat negara harus mempertimbangkan efisiensi waktu dalam memilih moda transportasi.
Jika agenda sangat padat dan waktu terbatas, transportasi umum bisa menjadi kurang efisien.
Namun, jika memiliki waktu luang, opsi tersebut tetap bisa digunakan.
Kondisi Jalur Transportasi Umum Juga Berpengaruh
Bima Arya menambahkan bahwa keputusan menggunakan transportasi umum juga bergantung pada lokasi tempat tinggal dan ketersediaan jalur transportasi yang nyaman dan terintegrasi.
Jika akses transportasi umum memadai, maka penggunaannya oleh pejabat tidak menjadi masalah.
Bima Arya Coba Naik KRL ke Kantor Kemendagri
Menjawab tantangan publik, Bima Arya sempat menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Kota Bogor ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghitung waktu tempuh dan merasakan langsung pengalaman menggunakan transportasi umum dalam aktivitasnya sebagai pejabat negara.
