dottcom.id – Polemik mengenai kebijakan baru yang mengharuskan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perempuan untuk mencopot jilbab saat bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah memicu kontroversi luas.
Kebijakan ini, yang diterapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menuai kritik dari berbagai kalangan.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kurniasih Mufidayati, menyayangkan keputusan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat kebebasan beragama dan hak individu untuk menjalankan ajaran agama mereka.
“Ini adalah kemunduran besar, terutama ketika banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional,” ujarnya.
Menpora Dito Ariotedjo juga memberikan klarifikasi terkait isu ini.
Ia menegaskan bahwa BPIP harus memahami implementasi Pancasila yang menghormati keyakinan pemeluk agama.
“Tidak ada korelasi antara berjilbab dan kemampuan menjalankan tugas negara,” tambahnya.
Sementara itu, BPIP belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan di balik kebijakan ini.
Namun, polemik ini terus berkembang dan menjadi topik hangat di media sosial serta diskusi publik.
