Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, mendesak agar Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi (migas) segera direalisasikan tanpa hambatan.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pansus I DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/4/2025).
FGD tersebut membahas kendala dalam realisasi PI 10 persen, khususnya menyangkut pengelolaan sektor hulu migas serta alokasi dana bagi daerah penghasil.
Acara turut dihadiri oleh Anggota DPR RI dari Komisi XII Syarif Fasha, para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi, perwakilan Kementerian ESDM, dan SKK Migas.
Penetapan Sepihak Dinilai Merugikan Daerah
Dalam kesempatan itu, Bupati Anwar Sadat menyayangkan penetapan persentase PI yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah provinsi tanpa melibatkan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, hal ini menyebabkan daerah tidak memiliki ruang untuk memberikan masukan atau mengetahui jumlah dana yang menjadi haknya.
“Sebelumnya, kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki keleluasaan memberikan masukan karena persentase PI 10 persen sudah ditetapkan provinsi. Kami juga tidak tahu pasti jumlah penerimaan yang didapat,” ujarnya.
Usulan Pembentukan Tim Audit Independen
Untuk menjamin transparansi dan kepastian dana yang dialokasikan, Bupati menyampaikan rencana pembentukan tim audit independen.
Tim ini nantinya akan melakukan audit secara objektif terhadap hasil PI, sehingga pemanfaatannya dapat optimal untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
PT PetroChina Diminta Segera Realisasikan PI
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa PI 10 persen adalah kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh PT PetroChina International Ltd sebagai operator migas di wilayah tersebut.
Ia menekankan pentingnya dana tersebut untuk mendukung pembangunan daerah.
“Jika PI 10 persen adalah hak kami, maka segera diberikan tanpa penundaan. Dana ini sangat penting untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
