Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII ke PT Vale Indonesia di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami berbagai aspek operasional perusahaan tambang tersebut, termasuk produksi, perdagangan, rehabilitasi lahan, serta keselamatan kerja.
Turut hadir dalam kunjungan ini pejabat dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Syarif menyoroti sejauh mana PT Vale menjalankan proses produksi dan bagaimana perusahaan mengelola lahan pasca-eksplorasi.
Salah satu fokus utama adalah produksi nikel yang mencapai 60 ribu ton per tahun dan mekanisme rehabilitasi lahan yang telah dieksplorasi.
“Kami ingin memastikan bagaimana PT Vale melakukan rehabilitasi lahan setelah eksplorasi. Terlebih, kedalaman eksplorasi bisa lebih dari 100 meter. Apakah lahan tersebut ditimbun atau langsung dihijaukan kembali?” ujar Syarif di Luwu Timur, Minggu (16/2/2025).
Ia menekankan pentingnya praktik pertambangan berkelanjutan untuk menghindari dampak lingkungan, seperti yang terjadi di Bangka Belitung akibat penambangan timah yang menghasilkan danau-danau terbengkalai.
Selain itu, ia juga mengingatkan soal potensi manipulasi kuota produksi dan pajak yang bisa merugikan negara.
“Kami menanyakan apakah produksi tahunan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kuota yang ditentukan, seperti RKB, agar tidak ada manipulasi yang mengurangi potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Dalam aspek keselamatan kerja (K3), Syarif mencatat bahwa meskipun PT Vale telah memenuhi standar K3, beberapa peralatan yang digunakan sudah cukup tua.
“Kami berharap PT Vale terus memperbarui teknologi dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi serta keselamatan kerja,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan PT Vale untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terlalu banyak persyaratan untuk bekerja di PT Vale,” tegasnya.
Dengan luas konsesi sekitar 118 ribu hektare, Syarif juga menyoroti akses masyarakat terhadap fasilitas umum di dalam wilayah konsesi.
“Sebagai BUMN, PT Vale harus memastikan akses masyarakat tidak dibatasi, karena konsesi ini milik negara dan harus memberikan manfaat bagi rakyat,” jelasnya.
Kunjungan ini juga membahas hilirisasi industri nikel.
Komisi XII DPR RI terus memantau perkembangan ini, berharap PT Vale berkontribusi lebih besar dalam pengolahan nikel hingga produk akhir seperti baterai dan komponen energi terbarukan.
Terakhir, Syarif menyoroti distribusi BBM bersubsidi, terutama solar dan petalite, serta pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina agar tidak terjadi kelangkaan, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Semoga dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait, kita bisa menghindari kelangkaan BBM serta LPG di masyarakat,” tutupnya.
