Jambi  

Jaksa Agung Resmikan Gedung Diklat Kejati Jambi dan RS Adhyaksa

Jaksa Agung ST Burhanuddin Resmikan Pembangunan RS Adhyaksa Jambi Senin (17/2/2025) (©Foto: RRI/ Isnen Suhanda)

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, meresmikan Gedung Sentra Diklat Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dalam sebuah acara yang digelar pada Senin (17/2).

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, serta pejabat daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, selain meresmikan Gedung Diklat, Jaksa Agung juga meresmikan beberapa gedung lain, termasuk Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Gedung Sekolah Adhyaksa 1, dan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Tinggi Jambi.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan plakat dan peninjauan langsung ke beberapa ruang di area Gedung Sentra Diklat.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung berpesan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Jambi untuk bekerja lebih profesional dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

Ia berharap dengan adanya Sentra Diklat ini, generasi muda dapat lebih memahami hukum dan menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain meresmikan Gedung Diklat, Jaksa Agung juga melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit (RS) Adhyaksa Jambi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan RS Adhyaksa merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.

“Rumah Sakit Adhyaksa Jambi akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kejaksaan dalam memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” ujar Jaksa Agung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RS Adhyaksa juga akan berperan dalam mendukung sistem kesehatan yustisial di Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan telah mendirikan rumah sakit serupa di Jakarta, Kabupaten Serang (Banten), dan Kabupaten Mojokerto (Jawa Timur).

“Dengan adanya RS Adhyaksa Jambi, kami berharap masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik serta mendukung efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia,” tutupnya.