Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan berbentuk beras selama Januari-Februari serta empat bulan setelahnya.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga harga gabah kering panen (GKP) saat musim panen raya yang diperkirakan mulai Maret 2025.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pemerintah.
Selain menjaga harga GKP, Arief menjelaskan bahwa stok beras yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog saat ini masih cukup untuk menstabilkan harga di pasaran.
Jika stok beras melimpah akibat panen raya, maka intervensi berupa bansos beras dianggap belum mendesak.
Namun, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos beras saat memasuki musim paceklik guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp6 triliun untuk program bantuan pangan beras dalam enam bulan ke depan.
Pada periode Januari-Februari 2025, sebanyak 160 ribu ton beras akan disalurkan kepada 16 juta penerima manfaat.
Nantinya, total bantuan beras yang akan dibagikan sepanjang 2025 mencapai 960 ribu ton.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesejahteraan petani dengan meminta pengusaha penggilingan padi untuk membeli GKP sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp6.500/kg.
Ia juga memperingatkan agar pengusaha tidak memainkan harga dengan alasan kualitas gabah yang rendah.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen demi ketahanan pangan nasional.
