Anggota DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, mengusulkan pemberian sanksi pendidikan militer bagi warga yang terlibat dalam aksi tawuran antar-kampung maupun antar-sekolah.
Menurutnya, sanksi ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan, menumbuhkan rasa cinta terhadap keluarga, bangsa, dan tanah air, sekaligus memberikan pembinaan yang lebih efektif kepada para pelaku.
Tri menilai bahwa kebijakan yang saat ini diterapkan, seperti pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP), tidak memberikan efek jera yang signifikan.
Ia juga mencatat bahwa banyak pelaku tawuran yang putus sekolah atau tidak memiliki kegiatan produktif, sehingga pendekatan lain diperlukan.
Pendidikan militer diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku, membekali para pelaku dengan nilai-nilai kehidupan, pendidikan agama, serta kedisiplinan yang bisa mereka terapkan saat kembali ke masyarakat.
Tri mengajak Dinas Sosial, TNI, dan pihak terkait untuk merealisasikan usulan ini sebagai langkah konkret dalam mencegah aksi tawuran yang meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Utara.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari.
Tawuran yang kerap terjadi tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, yang menjadi tulang punggung bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
