Sejumlah pihak menolak wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN) yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kendiksasmen), setelah sebelumnya resmi dihapus.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Aliansi Pendidikan Baik termasuk di antara pihak-pihak yang menolak rencana tersebut dan mendesak Kendiksasmen untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini.
Aliansi Pendidikan Baik berpendapat bahwa UN tidak adil dan merendahkan peran guru dalam asesmen siswa.
Mereka menilai bahwa UN adalah pengukuran yang terlalu singkat dan bisa mempengaruhi hasil asesmen yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran.
Juru bicara Aliansi, Irma Nugraha, dalam pernyataan resminya mengatakan, “Ujian Nasional tidak adil dalam mengukur kemampuan siswa dalam waktu singkat dan mengesampingkan pengamatan serta asesmen selama proses belajar.”
Sebagai bentuk protes, Aliansi Pendidikan Baik meluncurkan petisi “Tolak Ujian Nasional, Wujudkan Pendidikan Baik” yang telah ditandatangani oleh 1.295 orang hingga 5 November 2024.
Petisi ini meminta Kendiksasmen dan DPR untuk meninjau ulang wacana tersebut.
FSGI juga menyuarakan penolakan terhadap penerapan kembali UN.
Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, menekankan bahwa UN sering kali menjadi sumber stres bagi siswa karena dijadikan syarat kelulusan.
Ia menyebut bahwa jika UN digunakan sebagai evaluasi akhir dan seleksi, dampaknya bisa negatif bagi para siswa.
