dottcom.id – Pemerintah Kota Jambi mulai mempercepat penggunaan Identitas Kependudukan Digital Jambi untuk mempermudah layanan publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi administrasi berbasis digital.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mendorong masyarakat segera beralih. Sistem digital dinilai mampu mempercepat akses layanan tanpa proses berulang.
Kepala Disdukcapil Kota Jambi, Nirwan, menyebut IKD awalnya dirancang sebagai platform terintegrasi nasional. Namun, implementasi sempat tertunda akibat gangguan Pusat Data Nasional.
Meski sempat terhambat, penerapan IKD kini kembali didorong. Sistem ini juga menjadi bagian penting dalam pengembangan Mal Pelayanan Publik digital.
Di Kota Jambi, layanan berbasis digital mulai diterapkan di beberapa sektor. Salah satu yang sudah berjalan adalah layanan kesehatan.
Untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital Jambi, masyarakat diminta mengunduh aplikasi melalui Play Store. Selanjutnya, data diisi dan dilakukan verifikasi wajah di kantor Disdukcapil.
Proses verifikasi dilakukan secara langsung untuk menjaga keamanan data. Langkah ini dinilai penting agar identitas tidak disalahgunakan.
“Identitas Kependudukan Digital ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan. Namun, proses verifikasi tetap harus dilakukan secara langsung untuk memastikan keamanan dan keabsahan data,” ujar Nirwan, Selasa 14 April 2026.
Selain layanan administrasi, IKD juga mulai diintegrasikan dengan program bantuan sosial. Kota Jambi bahkan ditunjuk sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mendaftar bantuan secara mandiri melalui aplikasi. Data penerima akan diverifikasi secara otomatis melalui sistem pemerintah.
“Melalui sistem ini, data penerima bantuan akan diverifikasi secara digital dengan menghubungkan berbagai basis data pemerintah. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir penerima ganda serta menghindari kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial,” tambahnya.
Digitalisasi ini diharapkan membuat layanan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga menilai sistem ini mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi.
