Ribuan tenaga honorer dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi akan menggelar aksi damai pada Senin, 19 Mei 2025.
Aksi ini akan melibatkan guru SMK, SLB, tenaga administrasi sekolah, hingga tenaga teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan yang dinilai masih jauh dari harapan.
Titik Aksi di Kantor Gubernur dan DPRD Jambi
Aksi damai ini akan dipusatkan di dua titik penting pemerintahan: Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Para peserta menyampaikan tiga tuntutan utama yang menjadi suara bersama ribuan honorer yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status.
Tiga Tuntutan: Status, Gaji, dan Anggaran
Tuntutan pertama adalah percepatan pengangkatan honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kedua, pemberian gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi sebesar Rp3.200.000 sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Ketiga, penggunaan anggaran belanja barang dan jasa dari APBD untuk membayar gaji honorer, sesuai edaran dari Menteri Dalam Negeri.
Pengabdian Puluhan Tahun Tanpa Kepastian
Ketua Aksi Damai, Khairul Saleh, menegaskan bahwa sebagian besar honorer telah mengabdi lebih dari lima tahun, bahkan lebih dari dua dekade, tanpa kejelasan status.
“Kami bukan menuntut lebih, hanya meminta keadilan dan penghargaan atas pengabdian,” ujarnya.
Aksi Damai Dijaga Tertib dan Bersih
Aksi ini dirancang berlangsung secara damai, tertib, dan bebas provokasi.
Para peserta diinstruksikan menjaga kebersihan dan disiplin selama aksi.
Massa akan bergerak dari titik kumpul di depan Bank Indonesia menuju Kantor Gubernur dan DPRD.
2.500 Peserta Bergerak Serentak
Koordinator lapangan, Agus Hermansyah, menyebutkan bahwa sekitar 2.500 honorer dari berbagai instansi di bawah Pemprov Jambi akan turun dalam aksi. “Kami berharap Gubernur dan DPRD mendengar langsung tuntutan ini dan segera mengambil langkah nyata,” katanya.
Honorer: Kami Butuh Kepastian, Bukan Janji
Aksi damai ini menjadi refleksi keresahan ribuan honorer yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di sektor pendidikan dan teknis pemerintahan. Mereka menuntut kepastian hukum dan keadilan sosial—bukan sekadar janji kosong yang terus tertunda.
