Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa posisi para menteri dari Partai Golkar dalam Kabinet Merah Putih tetap aman meski tengah marak isu mengenai kemungkinan reshuffle.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di kantor DPP di Jakarta pada hari Sabtu.
Dalam sambutannya, Bahlil meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memahami betul kualitas kader-kader Partai Golkar yang telah lama menjadi “gudang para pemimpin bangsa”.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan bahwa keputusan untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Oleh karena itu, Partai Golkar tidak akan mencampuri atau mengomentari urusan internal pemerintahan tersebut.
Saat ini, Partai Golkar telah menempatkan delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas dalam Kabinet Merah Putih.
Menurut Bahlil, para pejabat tersebut merupakan pembantu Presiden yang memiliki peran penting dalam menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden,” tegasnya, sebagai upaya untuk meredam spekulasi dan menjaga stabilitas politik di tengah dinamika pemerintahan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa menteri dan kepala lembaga pemerintah yang tidak bekerja dengan baik akan mendapat konsekuensi tegas, termasuk kemungkinan digantikan melalui reshuffle.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada kesempatan puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).
