DOTTCOM.ID, Kota Jambi — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mendapat sorotan tajam dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar Senin (20/4/2026). Dalam agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, lembaga legislatif kota menilai dinas tersebut belum mampu menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan program secara transparan dan berkelanjutan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Yasier. Turut hadir Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, Plh Sekda, serta jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Juru Bicara Pansus II LKPJ, Mukhlis A Muis, menjadi suara utama kritik terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mukhlis menegaskan bahwa dinas itu gagal menyajikan pertanggungjawaban anggaran secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“DPKP tidak mampu menyajikan realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Ini menjadi catatan penting karena menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegasnya.
Persoalan tidak berhenti di soal laporan keuangan. Program bantuan yang disalurkan dinas tersebut dinilai hanya berfungsi sebagai stimulus sesaat tanpa disertai pendampingan teknis yang memadai, sehingga tidak memberi dampak nyata bagi para penerima manfaat.
“Bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara. Tidak ada pendampingan teknis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya bagi penerima manfaat,” lanjut Mukhlis.
Pansus II juga menyoroti ketiadaan basis data terintegrasi yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan rantai pasok pangan kota. Selain itu, potensi sektor pertanian dan perikanan dinilai belum digarap optimal — termasuk soal ketersediaan bibit ikan yang disebut belum mampu dipenuhi dinas tersebut padahal peluang pengembangannya cukup besar.
Sejumlah rekomendasi konkret turut disampaikan, antara lain evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan retribusi dari Rumah Potong Hewan serta desakan agar alokasi anggaran untuk sektor pertanian ditingkatkan secara signifikan.
Wali Kota Jambi Maulana merespons seluruh rekomendasi itu dengan nada konstruktif. Maulana menyebut catatan dari DPRD sejalan dengan arah program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah kota.
“Rekomendasi ini sangat baik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kinerja OPD hingga penguatan berbagai sektor layanan publik,” ujarnya.
Maulana menambahkan bahwa sebagian besar poin rekomendasi sudah masuk dalam kerangka program Kampung Bahagia yang tengah berjalan. Seluruh OPD terkait sudah diperintahkan untuk segera menindaklanjuti.
“Saya sudah perintahkan OPD untuk segera merespons seluruh rekomendasi ini. Dengan kerja sama yang baik, target pembangunan bisa kita capai,” tegasnya.
