Telegram, aplikasi pesan instan yang populer, mengumumkan perubahan signifikan dalam kebijakan privasinya.
CEO Telegram, Pavel Durov, menyatakan bahwa mulai sekarang, Telegram akan membagikan data pribadi pengguna, seperti alamat IP dan nomor telepon, kepada pihak berwenang jika pengguna tersebut diduga terlibat dalam aktivitas kriminal dan setelah menerima permintaan hukum yang sah.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang penyalahgunaan platform oleh pelaku kejahatan.
Durov menjelaskan bahwa fitur pencarian Telegram, yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan teman dan mengikuti berita, telah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan distribusi materi ilegal.
Untuk meningkatkan keamanan, Telegram juga telah memperbarui kebijakan pencariannya dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan menghapus konten bermasalah.
Durov mengimbau pengguna untuk melaporkan konten berbahaya melalui akun @SearchReport.
Telegram dikenal sebagai aplikasi yang menjunjung tinggi privasi penggunanya dengan fitur enkripsi end-to-end yang membuat komunikasi lebih aman.
Namun, pendekatan Telegram yang sering menolak kerja sama dalam mengungkap identitas pengguna tertentu telah menuai kritik dari sejumlah pemerintah dan lembaga penegak hukum di berbagai belahan dunia.
Telegram hingga kini tetap menegaskan bahwa fitur-fitur keamanan lainnya, seperti enkripsi end-to-end, tidak akan terganggu dan hanya data tertentu yang relevan dengan penyelidikan hukum yang akan diungkapkan kepada pihak berwenang.
Perusahaan ini juga berjanji akan tetap berusaha transparan dalam prosesnya serta mematuhi hukum yang berlaku di setiap negara operasionalnya.
Keputusan Telegram ini dipandang sebagai salah satu titik balik penting dalam dunia teknologi, di mana keseimbangan antara privasi dan keamanan publik terus menjadi perdebatan utama di tengah meningkatnya kejahatan siber di era digital.
