Wali Kota Jambi dr. Maulana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa (25/3/2025). Dalam laporan tersebut, ia menegaskan bahwa pendapatan daerah Kota Jambi meningkat sebesar 6,15%, serta berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan progres positif.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kapolresta Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, Sekda A. Ridwan, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.
Pendapatan Daerah Naik, Investasi Tembus Rp1,81 Triliun
Dalam paparannya, Wali Kota Maulana melaporkan bahwa pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp1,76 triliun, atau 93,56% dari target Rp1,88 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan 2023 sebesar Rp1,66 triliun.
Dari sisi investasi, nilai realisasi penanaman modal di Kota Jambi mencapai Rp1,81 triliun. Pemerintah Kota juga menerbitkan 3.293 izin usaha baru melalui DPMPTSP, serta 17.911 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Maulana menegaskan bahwa APBD Kota Jambi 2024 telah mengalokasikan Rp410,69 miliar untuk sektor pendidikan, atau 21,57% dari total APBD, sesuai amanat konstitusi yang menetapkan minimal 20%.
Salah satu program unggulan adalah Jambi Cerdas, yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada 2.006 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
Di bidang kesehatan, Program Jambi Bugar telah memberikan jaminan kesehatan kepada 29.220 jiwa dari masyarakat kurang mampu. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi terus menggalakkan program penurunan angka stunting pada balita dan anak-anak.
Pengangguran Menurun, Ekonomi Melambat
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi mengalami penurunan dari 8,27% pada 2023 menjadi 7,38% pada 2024. Namun, Wali Kota mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mengalami perlambatan, yakni 4,98% dibandingkan 6,61% pada tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, angka inflasi tetap terjaga di 1,16%, sementara angka kemiskinan turun dari 8,24% menjadi 7,73%, lebih rendah dari angka kemiskinan nasional sebesar 9,03%.
IPM Kota Jambi Lampaui Rata-rata Nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi pada 2024 mencapai 81,77, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jambi (74,36) dan nasional (75,02).
“IPM ini menunjukkan keberhasilan kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” ujar Maulana.
Lanjutan Proses Pembahasan LKPJ
Setelah penyampaian LKPJ, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menyatakan bahwa tahap berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi 2024.
LKPJ ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wali Kota Jambi mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder, yang telah membantu pencapaian berbagai program pembangunan di Kota Jambi.
