Al Haris: PRO JAMBI Jadi Penyempurnaan Program DUMISAKE untuk Kurangi Kemiskinan

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/7/2025).

Apresiasi atas Opini WTP ke-13 Kali

“Sebagai pembuka, kami menyampaikan apresiasi atas pengakuan terhadap pencapaian Opini WTP untuk ke-13 kalinya. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dan kami berharap hal ini dapat memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja. Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pertanyaan, tanggapan, dan saran yang telah disampaikan oleh seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jambi,” ujar Gubernur Al Haris.

PRO JAMBI Jadi Penyempurnaan Program DUMISAKE

Gubernur menjelaskan bahwa Program PRO JAMBI merupakan pengembangan dari Program DUMISAKE yang telah diimplementasikan pada periode RPJMD sebelumnya.

Program ini ditujukan agar masyarakat pedesaan dapat merasakan dampak langsung alokasi anggaran pembangunan.

Berdasarkan evaluasi, program tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Provinsi Jambi.

Pengembangan PRO JAMBI mencakup penyempurnaan sasaran dan penambahan fitur.

Inovasi antara lain perubahan sasaran pelatihan keterampilan hidup (life skill) dari sebelumnya untuk santri menjadi fokus pada generasi milenial dan Gen Z, pemberian insentif kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta penyediaan kredit murah 2% bagi petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional.

Pendekatan Inovatif dalam Pemenuhan Infrastruktur

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa untuk mempercepat pengembangan komoditas unggulan daerah, pemerintah mengadopsi pendekatan inovatif sebagai solusi keterbatasan anggaran.

Dokumen RPJMD telah menguraikan rencana pembangunan kewilayahan yang menyesuaikan keunggulan setiap kabupaten/kota, baik sektor pertanian, perkebunan, industri, maupun perkotaan.

Penyediaan infrastruktur, khususnya jalan sebagai infrastruktur dasar, tetap memperhatikan kewenangan dan membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar sinergi dan kolaborasi pembangunan dapat tercapai.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

Gubernur Al Haris menjelaskan, secara nominal total pendapatan tahun 2024 lebih tinggi dibanding 2023, namun persentasenya lebih rendah.

Hal ini dipengaruhi belum diterimanya dividen pengelolaan PI 10%, tidak adanya idle money untuk jasa giro dan bunga deposito, serta belum disalurkannya DBH Tunda Salur oleh pemerintah pusat.

Realisasi belanja tahun 2024 mencapai Rp4,7 triliun atau 90,41% dari anggaran.

Belanja fungsi pendidikan sebesar Rp1,24 triliun (88,07%), belanja fungsi kesehatan Rp501,06 miliar (93,22%), dan belanja pemberdayaan ekonomi kerakyatan Rp280,58 miliar (91,17%).

Peningkatan Jalan dan Konektivitas Wilayah

Penanganan jalan provinsi menjadi prioritas RPJMD, termasuk Jalan Padang Lamo, yang disesuaikan dengan urgensi dan ketersediaan anggaran.

Ruas jalan di luar kewenangan provinsi akan dikomunikasikan dengan pihak terkait untuk penanganan kolaboratif.

Pemerintah Provinsi Jambi juga berkomitmen mempercepat pembangunan Tol Jambi-Rengat setelah selesainya Tol Jambi-Betung, agar konektivitas Trans Sumatera terwujud.

Selain itu, percepatan jalur kereta api Sumatera yang melewati Jambi juga terus didorong.

Fasilitas Pendidikan dan Sarana Prasarana Sekolah

Gubernur menegaskan bahwa target penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah sudah terakomodasi dalam Program Pengelolaan Pendidikan di RPJMD.

Rincian zonasi, kuota afirmasi, distribusi guru, revitalisasi sekolah terpencil, dan pemerataan sarana prasarana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2025-2029.

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

Terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), realisasi pendapatan dari hasil Bangun Guna Serah dan Kerja Sama Pemanfaatan pada 2024 sebesar Rp2,14 miliar.

Sementara pengelolaan hasil BOT Tepian Ratu Hotel akan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan dengan lelang pengelola baru.

Saat ini, hotel masih dikelola PT Jambi Sapta Manunggal Pratama melalui skema sewa aset hingga proses lelang selesai.