dottcom.id – Pemkab Tanjabtim menyiapkan skema WFH-WFO ASN Tanjabtim untuk menekan konsumsi energi.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut surat edaran pemerintah pusat terkait penghematan BBM.
Langkah tersebut diambil di tengah dinamika global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Wakil Bupati Tanjabtim, Muslimin Tanja, memastikan daerah siap menjalankan kebijakan tersebut.
Menurut Muslimin Tanja, penerapan skema WFH-WFO ASN Tanjabtim akan dilakukan secara kombinasi.
“Kita siap melaksanakan surat edaran dari pemerintah pusat. Namun dalam penerapannya bisa dikombinasikan, terutama jika ada hal-hal yang bersifat mendesak,” ujarnya.
Sistem kerja ini diarahkan untuk mengurangi mobilitas pegawai sekaligus menekan penggunaan BBM.
Selain itu, pengaturan kerja ini juga diharapkan mampu menghemat pemakaian listrik kantor.
Muslimin Tanja menegaskan bahwa WFH bukan berarti ASN libur dari tanggung jawab kerja.
“Makna WFH ini jangan disalahartikan sebagai libur. Ini hanya perpindahan lokasi kerja dari kantor ke rumah, dengan tujuan efisiensi energi. Jam kerja ASN tetap lima hari seperti biasa,” tegasnya.
Pengalaman penerapan WFH saat pandemi COVID-19 menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Saat itu, produktivitas ASN dinilai tetap terjaga meskipun bekerja dari lokasi berbeda.
Pemkab meminta seluruh OPD memastikan kinerja dan fungsi tetap berjalan optimal.
“Saya minta seluruh OPD memastikan tugas dan fungsi tetap berjalan dengan baik, meskipun ada pegawai yang bekerja dari rumah,” ungkapnya.
Untuk OPD layanan langsung, aktivitas pelayanan diminta tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Fasilitas vital seperti rumah sakit dan kantor desa bahkan diminta tetap siaga penuh.
“Kebijakan ini sifatnya sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi global dan kondisi nasional,” sebutnya.
DPRD Tanjabtim menyatakan akan mengawasi implementasi kebijakan agar tidak mengganggu layanan publik.
Wakil Ketua DPRD Tanjabtim, Hasnibah, menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan.
“Kami dari DPRD akan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. OPD yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat harus tetap optimal,” tukasnya.
