dottcom.id, Tanjung Jabung Timur – Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari dan Muslimin Tanja, kembali ditunjukkan melalui realisasi program prioritas daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut dirasakan pemerintah daerah, janji politik yang disampaikan kepada masyarakat tetap dijalankan.
Pada Selasa (30/12/2025), Dillah Hikmah Sari dan Muslimin Tanja menyerahkan satu unit kapal motor berkapasitas 16 Gross Ton (GT) kepada pengurus Koperasi Nelayan Ridho Lestari Ibu di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur. Kapal pengadaan Tahun Anggaran 2025 tersebut diberi nama KM Tanjab Timur Merata 01.
Program kapal nelayan pada masa kampanye Pilkada lalu dirancang dengan spesifikasi 10 GT. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mampu menghadirkan armada berukuran 16 GT. Kapasitas yang lebih besar ini diharapkan memperluas jangkauan melaut sekaligus meningkatkan volume hasil tangkapan nelayan.
Isu pengadaan kapal nelayan menjadi salah satu topik utama dalam kontestasi Pilkada. Dillah Hikmah Sari menilai armada yang lebih besar dan modern merupakan fondasi penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir.
“Kita harus berani melangkah lebih maju. Nelayan kita harus punya daya juang dan daya saing yang tangguh, strategi mendongkrak kesejahteraan nelayan dengan tetap menggunakan pompong jelas belum terbukti efekti. Karena itu kami akan memfasilitasi perubahan tersebut,” ucap Dillah Hikmah Sari saat debat kandidat.
Dalam penyerahan bantuan, Dillah Hikmah Sari berpesan agar kapal 16 GT dioperasikan secara maksimal dan profesional. Operasional kapal diharapkan tidak hanya terbatas pada wilayah tangkap terdekat, tetapi mampu menjangkau area yang lebih luas. KM Tanjab Timur Merata 01 juga diproyeksikan menjadi percontohan bagi kelompok nelayan lain di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hendri, menyampaikan bahwa sebelum diserahkan, anggota koperasi telah mengikuti pelatihan teknis dan keselamatan pengoperasian kapal. Pelatihan tersebut melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan Belawan.
“Seluruh anggota kelompok penerima bantuan Insya Allah sudah siap mengoperasikan kapal ini. Mereka sudah kita beri pelatihan sebagai upaya penguatan SDM dalam memanfaatkan kapal,” kata Hendri.
Hendri menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah daerah memproyeksikan pengadaan satu unit kapal serupa. Apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan, penambahan unit kapal juga akan diupayakan melalui perubahan APBD 2026.
Selain program kapal nelayan, sejumlah janji politik lain telah direalisasikan. Di antaranya pembangunan tanggul yang melampaui target, bantuan seragam siswa, layanan kedaruratan Call Center 112, pembangunan kawasan pesisir, perluasan akses air bersih, penambahan lampu penerangan, serta layanan kesehatan gratis. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan BPJS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100 persen.
Alumni Lemhannas PPSA XVIII, Mursyid Sonsang, menilai program kapal nelayan sebagai terobosan dengan dampak berlapis. “Nilai politisnya menepati janji politik yang saat kampnye dijanjikan ke rakyat. Nilai Ekonomis menaikkan taraf hidup para nelayan. Nilai Strategis agar laut kita terjaga dari rampokan nelayan negara tetangga. Karena daya jelajah kapal ini ke laut lepas,” jelas Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2007–2017 tersebut.
Mursyid Sonsang menambahkan, di tengah efisiensi anggaran, kepala daerah dituntut menentukan prioritas yang menyentuh kepentingan publik. “Janji politik apa yang harus dilaksanakan dahulu, program yang menyentuh hidup orang banyak,” tegas pendiri SMSI dan JMSI Pusat itu.
