dottcom.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Tanjabtim melalui kunjungan reses Komisi V DPR RI, Jumat (27/2/2026).
Bupati Tanjabtim Dillah Hikmah Sari bersama Wakil Bupati Muslimin Tanja menerima langsung anggota Komisi V DPR RI, A Bakri, di Aula Rumah Dinas Bupati.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak, khususnya terkait pembangunan infrastruktur Tanjabtim yang dinilai belum merata.
Pertemuan turut dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, serta seluruh kepala desa se-Tanjung Jabung Timur. Rombongan DPR RI juga membawa perwakilan balai wilayah dan kementerian teknis.
Bupati Dillah mengapresiasi kehadiran lintas instansi, termasuk utusan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, dan Kementerian Perhubungan.
Menurut Dillah, kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
Dalam pemaparannya, Dillah menyinggung kondisi sosial daerah yang masih tertinggal dibanding wilayah lain di Provinsi Jambi.
Tanjung Jabung Timur disebut masih mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di tingkat kabupaten.
Persoalan tersebut diperparah dengan angka stunting yang masih tinggi di tengah masyarakat pesisir.
Dillah menilai kondisi itu tidak lepas dari keterbatasan pembangunan infrastruktur Tanjabtim yang belum terintegrasi secara optimal.
Akses jalan, sistem drainase, hingga layanan air bersih di sejumlah wilayah pesisir masih tergolong minim.
Masalah sanitasi juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap dukungan DPR RI dapat membuka peluang pendanaan melalui APBN untuk mempercepat pembangunan.
Fokus utama usulan meliputi pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, serta penataan kawasan permukiman.
Dukungan legislatif dinilai penting untuk mengawal program prioritas daerah di tingkat nasional.
Menanggapi hal tersebut, A Bakri menyatakan komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran bagi Tanjung Jabung Timur.
A Bakri menilai karakter wilayah pesisir memerlukan perhatian khusus yang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran daerah.
Selain itu, potensi sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian dinilai cukup besar, namun belum optimal akibat keterbatasan akses.
Menurut A Bakri, konektivitas menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Keterbatasan dana transfer menuntut pemerintah daerah aktif menjalin sinergi dengan kementerian teknis.
Kunjungan reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 ini diharapkan menghasilkan kebijakan konkret yang berpihak pada masyarakat.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPR RI akan terus diperkuat guna memastikan setiap usulan dapat direalisasikan.
Seluruh pemerintah desa diminta bersiap mendukung pelaksanaan program strategis di wilayah masing-masing.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat penting agar bantuan dari pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen usulan prioritas dari bupati kepada Komisi V DPR RI.
Langkah ini menjadi awal penguatan sinergi lintas pemerintahan dalam mendorong pembangunan Tanjung Jabung Timur.
