Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza, didampingi sejumlah pejabat daerah, melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.
Rombongan disambut oleh Kepala Kantor BPK RI Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, serta Kepala BPKP RI Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Kunjungan ini kemudian dilanjutkan dengan agenda rapat internal pada Kamis, 6 Maret 2025.
Sinergi Pemkot Jambi dengan BPK dan BPKP
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Dengan melibatkan pengawasan serta masukan dari BPK dan BPKP, diharapkan tata kelola keuangan Pemkot Jambi semakin baik.
“Kedua belah pihak telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung program ini,” ujar Maulana.
Pemkot Jambi Perkuat Tata Kelola Keuangan
Menurut Maulana, kunjungan ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Pemkot Jambi dengan lembaga pemeriksa keuangan.
Pemaparan berbagai program prioritas turut dilakukan, termasuk optimalisasi pengelolaan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Program Kartu Bahagia Jadi Prioritas
Salah satu program unggulan yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah Kartu Bahagia, yang bertujuan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Jambi.
Program ini dirancang dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Mendukung Transformasi Nasional
Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, sinergi dan kolaborasi antarinstansi menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Pemkot Jambi sejalan dengan visi ini, dengan terus membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
