Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.
Selain itu, ia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan pengesahan ini, Indonesia kini memiliki sovereign wealth fund (SWF) baru bernama Danantara. “Danantara akan menjadi instrumen utama dalam mengelola investasi strategis Indonesia,” demikian pernyataan resmi dari Istana, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/2).
Proyek Ambisius, Danantara Miliki Modal Awal USD 20 Miliar
Danantara diproyeksikan bakal mengelola aset senilai lebih dari USD 900 miliar (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan modal awal mencapai USD 20 miliar.
Dana ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor strategis.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek berdampak jangka panjang.
“Investasi ini harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dari energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan,” ungkapnya.
Struktur Danantara: Dewan Pengawas Hingga Dewan Penasihat Presiden
Dalam struktur kepemimpinannya, Danantara akan memiliki Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat yang dipilih langsung oleh Presiden.
Model ini bertujuan menjaga akuntabilitas serta memastikan kebijakan investasi tetap selaras dengan visi pembangunan nasional.
Selain itu, Danantara akan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar seorang pejabat senior Kementerian Keuangan.
Peluncuran di Istana, Tanda Babak Baru Investasi Nasional
Untuk menandai dimulainya operasional Danantara, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan badan investasi ini dalam acara peluncuran di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin pukul 10.00 WIB.
Peluncuran ini menjadi simbol dari era baru dalam pengelolaan investasi negara, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
