Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (22/12) berjanji untuk mengesahkan kebijakan yang hanya mengakui dua jenis kelamin, pria dan wanita, di bawah pemerintahannya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi Turning Point Action yang digelar di Arizona, yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.
“Di bawah pemerintahan Trump, hal itu akan menjadi kebijakan resmi Pemerintah AS bahwa hanya ada dua jenis kelamin – pria dan wanita. Tidak terdengar terlalu rumit, bukan?” ujar Trump dalam pidatonya.
Langkah ini sejalan dengan rencana Trump untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap hak-hak transgender, yang mencakup larangan transgender di militer dan sekolah, serta pencegahan partisipasi transgender dalam olahraga wanita.
Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi biaya medis bagi transgender, yang menurut Trump akan mengurangi pengeluaran negara.
Sebelumnya, surat kabar Times melaporkan bahwa Trump berencana mengeluarkan perintah yang akan mengarah pada pemecatan semua personel militer transgender, yang dapat menyebabkan sekitar 15.000 orang keluar dari ketentaraan.
Ini akan mengembalikan kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh Trump pada masa jabatannya yang pertama, di mana larangan transgender di militer diberlakukan pada 2019, sebelum akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joe Biden.
Selain itu, Elon Musk, pengusaha terkenal dan calon kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang akan ditunjuk Trump, juga mendukung hukuman penjara seumur hidup bagi dokter yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin pada anak-anak.
Isu transgender terus menjadi perdebatan politik yang memanas di AS, dengan negara bagian yang dikuasai oleh Demokrat dan Republik sering kali menerapkan kebijakan yang saling bertentangan.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Associated Press pada November menunjukkan bahwa separuh warga Amerika merasa bahwa dukungan terhadap hak transgender di AS sudah terlalu jauh.
Trump juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan segera setelah pelantikannya pada Januari mendatang, sebagai bagian dari rencana eksekutifnya untuk mengembalikan kebijakan yang lebih konservatif terkait hak transgender.
