Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mengkaji wacana pemblokiran sementara dompet digital (e-wallet) yang tidak aktif. Kebijakan ini dirancang serupa dengan pemblokiran rekening dormant yang sudah berlaku sejak 15 Mei 2025. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyebut kajian dilakukan dengan mempertimbangkan risiko, termasuk potensi penyalahgunaan seperti pada rekening dormant yang kerap digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan.
Pemblokiran Rekening Dormant Jadi Acuan
Menurut Danang, langkah terhadap e-wallet akan meniru kebijakan pemblokiran rekening dormant yang tidak digunakan untuk transaksi dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini diterapkan demi melindungi nasabah dari penyalahgunaan rekening, seperti jual beli, peretasan, dan transaksi ilegal. Ia menegaskan fokus PPATK saat ini masih pada pembenahan kebijakan rekening dormant yang sempat menuai kritik.
Perlindungan Hak Nasabah Jadi Prioritas
Pemblokiran rekening dormant bertujuan melindungi hak nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan. PPATK meminta perbankan melakukan verifikasi serta pembaruan data nasabah sebelum reaktivasi rekening. Hal ini dilakukan untuk memastikan rekening benar-benar dimiliki pemilik sah dan tidak digunakan untuk tindak pidana.
Rekening Dormant Sering Jadi Target Kejahatan
Berdasarkan analisis PPATK selama lima tahun terakhir, banyak rekening dormant dimanfaatkan untuk menampung dana hasil tindak pidana seperti narkotika, korupsi, dan penipuan. Dana pada rekening tersebut sering diambil secara melawan hukum oleh pihak internal maupun eksternal bank. Selain itu, rekening dormant tetap dikenakan biaya administrasi hingga saldo habis dan akhirnya ditutup bank.
122 Juta Rekening Dormant Dibuka Bertahap
Sejak penerapan kebijakan pada Mei 2025, PPATK telah membuka blokir 122 juta rekening dormant secara bertahap. Proses ini dilakukan setelah verifikasi dan pembaruan data nasabah, agar tidak merugikan pemilik rekening yang sah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
