Kemendikdasmen Anggarkan Rp33,5 T untuk Sederet Program Prioritas 2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, mengumumkan program prioritas tahun 2025 yang akan dijalankan menggunakan dana pagu anggaran sebesar Rp33,54 triliun.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari 4,63% alokasi APBN pendidikan 2025 senilai Rp724,2 triliun.

Program pertama adalah wajib belajar 13 tahun untuk pemerataan pendidikan.

Selain itu, Program Indonesia Pintar akan memberikan bantuan kepada 18,59 juta siswa.

Kemendikdasmen juga akan memberikan bantuan afirmasi bagi siswa di daerah 3T melalui beasiswa ADEM untuk 3.879 siswa.

Untuk guru, anggaran akan digunakan untuk tunjangan profesi dan insentif bagi guru ASN dan non-ASN, melibatkan lebih dari 2 juta guru.

Selain itu, pelatihan peningkatan kompetensi guru BK dan pendidikan profesi guru (PPG) akan menyasar 417 ribu guru.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga akan didistribusikan ke berbagai jenjang, termasuk BOS reguler bagi 43 juta siswa dan BOS PAUD untuk 6 juta siswa.

Kemendikdasmen juga akan merevitalisasi 10.440 satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Program lain termasuk pengembangan PAUD Holistik Integratif, implementasi kurikulum nasional, penguatan pendidikan karakter, serta penyelenggaraan ajang talenta nasional dan internasional.

Beasiswa prestasi seperti Beasiswa Indonesia Maju (BIM) juga akan diberikan kepada 8.470 penerima.

Untuk jenjang SMK, akan ada penguatan kualitas melalui program Pusat Keunggulan, sertifikasi kompetensi, dan magang luar negeri bagi 100.750 siswa.

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Wirausaha (PKW) juga dirancang untuk membantu 19.699 anak tidak sekolah.

Sebagai upaya literasi, 1,5 juta buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke 5.100 SD dengan literasi rendah.

Selain itu, Kemendikdasmen akan memberikan bantuan kepada komunitas literasi dan sastra serta memfasilitasi program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di 56 negara.

Abdul Mu’ti berharap program ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.