Rakernas XVII Apkasi Jadi Forum Strategis Kepala Daerah, Muaro Jambi Bawa Aspirasi Daerah

dottcom.id – Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menjadi delegasi Kabupaten Muaro Jambi dalam Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Senin (19/1/2026).

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyelenggarakan Rakernas XVII dengan tema “Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum ini menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Rakernas XVII Apkasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 19–20 Januari 2026. Melalui forum tersebut, Apkasi menargetkan lahirnya gagasan dan rekomendasi konkret guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bambang Bayu Suseno menegaskan kesiapan membawa aspirasi dan kebutuhan Kabupaten Muaro Jambi ke tingkat nasional. “Kami akan berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan kepala daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang Bayu Suseno.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten. Penguatan tersebut dinilai krusial untuk mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan layanan publik, serta percepatan hilirisasi ekonomi daerah.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman menyoroti peran strategis ekosistem pertanian daerah dalam menopang kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani. “SATU MISI, SATU AKSI MEMBANGUN NEGERI,” tegas Andi Amran Sulaiman.

Rakernas XVII Apkasi diharapkan menjadi titik temu kepentingan pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan nasional.