DOTTCOM.ID, Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi melanjutkan pembahasan Perubahan APBD Muaro Jambi 2026 melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti, Jumat (4/9/2026). Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan jawaban atas pandangan umum sembilan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban pemerintah disampaikan langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Pemerintah menanggapi berbagai saran, masukan, dan catatan yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD.
Sembilan fraksi tersebut terdiri dari Fraksi PAN, PPP, PKB, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, serta PKS-Perindo.
Berbagai isu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Muaro Jambi 2026. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, dan peningkatan pelayanan dasar menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Pembahasan juga menyentuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Dalam jawaban atas pandangan fraksi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan belanja daerah sebesar Rp1,34 triliun akan diarahkan pada sejumlah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Perbaikan jalan poros menjadi salah satu program yang mendapat perhatian dalam alokasi tersebut. Pemerintah juga mengarahkan belanja daerah untuk penguatan pelayanan publik.
Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah memastikan perhatian terhadap pembayaran gaji pegawai, formasi PPPK, serta penghasilan tetap perangkat desa.
Potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak musim kemarau juga masuk dalam pembahasan. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi bersama TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni untuk menghadapi potensi Karhutla dan dampak musim kemarau.
Rangkaian pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari pandangan umum yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD Muaro Jambi.
Masing-masing fraksi telah memberikan pandangan dan masukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta penganggaran DPRD. Masukan tersebut diarahkan agar perubahan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
DPRD juga mendorong agar perubahan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari pembahasan antara legislatif dan pemerintah daerah.
Jawaban pemerintah terhadap pandangan sembilan fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui tahapan tersebut, berbagai masukan mengenai pendapatan dan belanja daerah mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hal yang sama berlaku terhadap persoalan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Besaran belanja daerah Rp1,34 triliun menjadi salah satu poin penting dalam jawaban pemerintah. Anggaran tersebut akan diarahkan kepada sejumlah program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan jalan poros dan penguatan pelayanan publik.
Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla dan dampak musim kemarau tetap menjadi perhatian. Koordinasi pemerintah daerah dengan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni terus dilakukan.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono, kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi.
Pembahasan Perubahan APBD Muaro Jambi 2026 belum selesai dalam rapat tersebut. Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan diteruskan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
DPRD Muaro Jambi melalui masing-masing fraksi tetap mengawal pembahasan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Proses tersebut diarahkan agar perubahan APBD dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
