Dalam pidatonya di World Governments Summit 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya tingkat korupsi di Indonesia.
Menurut beliau, praktik korupsi telah merusak fondasi kemajuan bangsa, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga inovasi.
Prabowo menilai bahwa penurunan kepemimpinan moral dan sosial turut memperparah kondisi ini.
“Saya yakin bahwa masalah dasar kita adalah telah terjadi semacam, saya tidak tahu, apakah itu penurunan kepemimpinan moral, penurunan kepemimpinan sosial. Namun, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan melalui akun YouTube World Government Summit pada Jumat (14/2/2025).
Dalam 100 hari pertamanya menjabat, Presiden Prabowo mencatat peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang mencapai 81 persen—angka yang bahkan melampaui perolehan suara yang membawanya ke kursi kepresidenan.
Prestasi ini dinilai sebagai bukti bahwa reformasi yang dijalankan sudah mulai menunjukkan hasil nyata.
Tak hanya itu, dalam upaya menekan korupsi, pemerintah telah melakukan efisiensi besar di berbagai kementerian dan lembaga.
Langkah ini berhasil menghemat anggaran sebesar 20 miliar dolar AS, dana yang kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek strategis dan berkelanjutan.
Menurut Prabowo, tanpa langkah efisiensi tersebut, dana tersebut “akan hilang begitu saja.”
Meski mendapatkan respon positif dari masyarakat, Presiden mengakui adanya perlawanan dari birokrasi yang telah mengakar.
Beberapa elemen di dalam pemerintahan masih merasa bahwa mereka tidak tersentuh hukum.
Namun, Prabowo menegaskan komitmennya: “Tidak ada seorang pun yang kebal hukum.” Dengan pernyataan tegas itu, beliau menyatakan bahwa era kekebalan hukum bagi segelintir elite yang terlibat korupsi telah berakhir.
Prabowo pun menutup pidatonya dengan tekad kuat untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, demi memastikan bahwa Indonesia bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
