DOTTCOM.ID, Muaro Jambi — DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Bukit Baling, Senin (27/7/2026).
Selain pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Muaro Jambi juga mengesahkan empat Ranperda strategis lainnya. Pengesahan tersebut menjadi bagian dari agenda legislatif untuk memperkuat pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., bersama Wakil Ketua Wiranto dan Jurjani serta Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir. Unsur pimpinan daerah turut hadir dalam persidangan yang mempertemukan jajaran legislatif dan eksekutif tersebut.
Agenda utama rapat mencakup persetujuan penandatanganan berita acara kesepakatan serta penyampaian pendapat akhir DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Melalui pengesahan Ranperda, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan proses penyelesaian regulasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Empat Ranperda lainnya juga mendapat persetujuan DPRD untuk selanjutnya diimplementasikan sesuai ketentuan. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Pengesahan lima Ranperda tersebut sekaligus mempertegas peran DPRD Muaro Jambi dalam agenda legislasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menegaskan komitmen mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Seluruh agenda rapat paripurna berlangsung tertib hingga selesai. Rangkaian sidang ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai penanda resmi persetujuan atas seluruh agenda yang telah dibahas.
