Polemik keberadaan Helen’s Play Mart, diskotik yang beroperasi tanpa izin di dekat rumah dinas Gubernur Jambi, semakin memanas.
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), ikut turun tangan dan mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk menutup permanen tempat hiburan malam tersebut.
HBA, yang juga mantan Gubernur Jambi dan kini anggota DPR RI, menegaskan bahwa keberadaan Helen’s Play Mart telah melukai nilai-nilai budaya dan norma sosial masyarakat Jambi.
Ia mendukung penuh protes keras yang dilayangkan LAM Kota Jambi dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Kami di LAM Provinsi Jambi mendukung penuh sikap LAM Kota Jambi dan DPRD yang telah menolak keberadaan Helen’s Play Mart.
Tidak ada alasan untuk memberi izin kembali. Tempat seperti ini harus ditutup permanen,” tegas HBA, Sabtu (15/2/2025).
Sebelumnya, LAM Kota Jambi telah secara resmi mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk menutup Helen’s Play Mart.
Dalam pertemuan dengan DPRD Kota Jambi, semua pihak sepakat bahwa Helen’s Play Mart tidak boleh beroperasi kembali dan izin usahanya tidak boleh diterbitkan lagi di masa mendatang.
Menurut HBA, keberadaan Helen’s Play Mart bukan hanya soal izin usaha, tetapi juga menyangkut marwah masyarakat Melayu Jambi.
“Bagaimana mungkin ada diskotik beroperasi dekat pusat pemerintahan, rumah dinas Gubernur, dan objek wisata Islami seperti Jembatan Gentala Arasy? Ini jelas tidak mencerminkan karakter Jambi yang menjunjung tinggi adat dan budaya Melayu,” tegasnya.
LAM menilai bahwa kasus ini adalah bukti lemahnya pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Jambi.
HBA meminta pemerintah untuk bersikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Ini momentum bagi Pemerintah Kota Jambi untuk membuktikan bahwa aturan benar-benar ditegakkan, bukan hanya slogan,” tambahnya.
Kini, setelah desakan dari berbagai pihak semakin kuat, publik menanti kebijakan Wali Kota Jambi terpilih, Dr Maulana, yang akan dilantik dalam beberapa hari ke depan.
Akankah ia bertindak tegas dengan menutup Helen’s Play Mart secara permanen? Atau justru memilih jalan kompromi dengan alasan investasi dan ekonomi?
Keputusan Dr Maulana dalam menangani kasus ini akan menjadi tolak ukur komitmen pemerintahannya dalam menegakkan aturan dan menjaga nilai budaya masyarakat Jambi.
Jika Helen’s Play Mart tetap dibiarkan, maka kredibilitas Pemkot Jambi dalam menjaga ketertiban dan budaya akan dipertanyakan.
Namun, jika ditutup permanen, ini akan menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
