Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) seluruh kementerian dan lembaga mencapai Rp44,4 triliun.
Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran, termasuk di sektor kecil seperti belanja ATK.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Selain fokus pada efisiensi, Prabowo juga akan memperketat pengawasan terhadap proyek besar di kementerian dan lembaga.
Untuk memastikan transparansi dan mencegah penyimpangan, ia melibatkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam proses pengawasan.
Dasco menambahkan, Presiden Prabowo meminta KPK untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan Haji 2024.
Pendampingan ini dinilai penting mengingat adanya temuan dan catatan dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI.
Salah satu isu yang mencuat adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dengan hasil konsultasi bersama Komisi VIII DPR.
“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga,” kata Dasco.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara, baik dalam sektor kecil maupun proyek strategis.
