DOTTCOM.ID, MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) akan melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perusahaan membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani sesuai ketentuan harga yang berlaku, sebagaimana instruksi Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
BBS mengatakan, pemerintah daerah diminta lebih proaktif mengawasi aktivitas pembelian TBS oleh perusahaan kelapa sawit. Pengawasan tersebut juga mencakup identifikasi terhadap PKS yang masih membeli hasil panen petani dengan harga di bawah ketentuan.
“Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi dari kementerian pertanian RI. Dimana kita kepala daerah diminta proaktif untuk melakukan pemantauan PKS, serta mengidentifikasi PKS yang membeli kelapa sawit yang harganya dibawah ketentuan,” ujar Bupati BBS, Minggu (31/05).
Menurut BBS, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya akan melakukan pemantauan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pembelian sawit di tingkat perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan ketentuan harga TBS benar-benar diterapkan oleh seluruh PKS. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada perusahaan apabila ditemukan tidak mengikuti aturan yang berlaku.
“Pemda juga bisa memberikan teguran jika ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan ini,” kata BBS.
Pengawasan terhadap harga sawit di tingkat petani menjadi perhatian pemerintah menyusul masih ditemukannya perusahaan yang membeli TBS di bawah harga acuan. Kementerian Pertanian bahkan telah memperingatkan PKS agar segera menyesuaikan harga pembelian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut berpotensi mendapatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, Kementerian Pertanian juga akan menggandeng Satuan Tugas Ketahanan Pangan.
Menurut Sudaryono, kementerian telah mengidentifikasi 139 PKS yang membeli TBS dengan harga di bawah harga acuan. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat pengawasan agar petani memperoleh harga sesuai ketentuan.
“Jika ada pelanggaran yang tidak sesuai. Tentu ada sanksi administrasi dan pencabutan izin. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya kementeran akan menggandeng satgas ketahanan pangan,” tegasnya.
Selain memberikan peringatan kepada perusahaan, Kementerian Pertanian meminta pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata kelola penetapan harga TBS.
Sudaryono menjelaskan, hingga saat ini baru sebagian kecil daerah yang secara rutin melakukan penetapan harga TBS. Karena itu, gubernur, wali kota, dan bupati diminta mengambil peran lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap harga pembelian sawit di tingkat petani.
Pemerintah daerah juga diminta tidak hanya menunggu laporan ketika terjadi persoalan harga. Pengawasan langsung dan komunikasi dengan perusahaan dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan ketentuan harga berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau terjadi dikemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lainnya selain Pemda yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan. Juga bisa melakukan afiliasi ke pihak perusahaan,” tegasnya.
Bagi Kabupaten Muaro Jambi, rencana pemantauan yang disampaikan BBS menjadi langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti instruksi Kementerian Pertanian. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi perusahaan yang belum mematuhi ketentuan harga sekaligus memastikan petani tidak dirugikan dalam transaksi penjualan hasil panen.
BBS menegaskan pemerintah daerah dapat memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak mengikuti aturan. Dengan demikian, pemantauan langsung terhadap PKS menjadi bagian dari upaya pengawasan harga TBS di wilayah Muaro Jambi.
Pemantauan harga sawit Muaro Jambi menjadi perhatian penting dalam memastikan perusahaan menjalankan ketentuan pembelian TBS dan melindungi kepentingan petani.
